Buku: Analisis Laporan Keuangan Pemda

• 

Dalam desentralisasi pengelolaan keuangan, pemerintah pusat menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (bukan aturan rinci) kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya. Sebagai hasilnya, kondisi keuangan antar pemerintah daerah menjadi bervariasi. Variasi dalam kondisi keuangan daerah, menciptakan suatu kebutuhan bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta parlemen daerah maupun parlemen pusat.

Dengan adanya pemberlakuan kebijakan pemerintah pada sektor pajak tersebut, timbul permasalahan-permasalahan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal analisis laporan keuangan pemda di Indonesia, masih banyak ditemukan analisis laporan keuangan pemda yang menggunakan atau meminjam indikator-indikator analisis laporan keuangan perusahaan. Semestinya, analisis laporan keuangan pemda sangat berbeda dengan analisis laporan keuangan pemda karena lingkungan dan tujuan organisasi yang sangat berbeda antara pemda dengan sebuah perusahaan. Indikator-indikator yang dibangun untuk menganalisis laporan keuangan pemda harus diarahkan pada kemampuan pemda untuk mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan rakyat.

Buku ini membahas bagaimana menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah yang diarahkan untukmelihat kemampuan pemda untuk mencapai tujuan bernegara. Indikator-indikator yang dimunculkan dalam buku ini dikembangkan berdasarkan dimensi-dimensi kondisi keuangan pemda dalam rangka mencapai tujuan negara, bukan meminjam indikator-indikator dari dimensi sektor bisnis. Bagi legislatif, eksekutif pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat, buku ini dapat dijadikan referensi untuk membantu pelaksanaan tugas poko dan fungsinya.

Adapun isi dari buku ini mencakup tentang:

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan tinjauan penelitian-penelitian yang telah dilakukan serta kendala-kendala analisis laporan keuangan pemda.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

• Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
• Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
• Laporan Keuangan Pemda : meliputi Neraca (Aset, Kewajiban, dan Ekuitas), Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan), dan Laporan Arus Kas

Evaluasi Pelaksanaan APBD, yang meliputi Definisi, Ruang Lingkup, dan Manfaat Hasil Evaluasi.

Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan, yang terdiri dari:

• Ilustrasi Penghitungan Biaya Pungut
• Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan
• Ilustrasi Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan Daerah
• IIustrasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Belanja, yang meliputi:

• Metoda Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Belanja Langsung: Langkah-langkah evaluasi dan Ilustrasi Evaluasi
• Metoda Evaluasi Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Analisis Kondisi Keuangan Pemda, yang terdiri dari Model-model Analisis Keuangan Pemda berupa Fiscal Trend Monitoring System (FTMS), Model Kloha, Weissert, Kleine, Skala 10-poin, Kesehatan Keuangan, Model Brown: Uji 10-Poin Kondisi Keuangan.

Kerangka Konseptual Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah. Kerangka konsep ini memberikan acuan dalam menelaah kondisi keuangan Pemda yang terdiri dari:

• Definisi Kondisi Keuangan Pemda
• Konseptualisasi Definisi Kondisi Keuangan Pemda
• Kondisi Keuangan Versus Kinerja Keuangan
• Kriteria Untuk Menilai Kesulitan Keuangan
• Tahap-tahap Menganalisis Kondisi Keuangan Pemda

Analisis Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek, yang meliputi:

• Implementasi Analisis Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek
• Ilustrasi Penghitungan Indeks Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek ( Lampiran: Indeks Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Pemerintah Kota se-Jawa Th 2007-2010 dan Indeks Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten se-Jawa Th 2007-2010)

Analisis Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang, yang terdiri dari:

• Implementasi Analisis Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang
• Ilustrasi Penghitungan Indeks Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang ( Lampiran: Indeks Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang Pemerintah Kota se-Jawa Th 2007-2010 dan Indeks Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten se-Jawa Th 2007-2010)

Analisis Solvabilitas Anggaran, yang mencakup tentang:

• Implementasi Analisis Solvabilitas Anggaran
• Ilustrasi Penghitungan Indeks Solvabilitas Anggaran (Lampiran: Indeks Solvabilitas Anggaran Pemerintah Kota se-Jawa untuk Tahun 2007-2010 dan Indeks Solvabilita Anggaran Pemerintah Kabupaten se-Jawa untuk Tahun 2007-2010)

Analisis Kemandirian Keuangan, yang meliputi:

• Implementasi Analisis Kemandirian Keuangan Pemda
• Ilustrasi Penghitungan Indeks Kemandirian Keuangan (Lampiran: Indeks Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota se Jawa untuk Tahun 2007-2010 dan Indeks Kemandirian Keuangan Pemerintah
  Kabupaten se-Jawa untuk tahun 2007-2010)

Analisis Fleksibilitas Keuangan, yang meliputi:

• Implementasi Analisis Fleksibilitas Keuangan Pemda
• Ilustrasi Penghitungan Indeks Fleksibilitas Keuangan (Lampiran: Indeks Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Kota se Jawa untuk Tahun 2007-2010 dan Indeks Fleksibilitas Keuangan Pemerintah
  Kabupaten se-Jawa untuk tahun 2007-2010)

Analisis Solvabilitas Layanan, yang meliputi:

• Implementasi Analisis Solvabilitas Layanan Pemda
• Ilustrasi Penghitungan Indeks Solvabilitas Layanan (Lampiran: Indeks Solvabilitas Layanan Pemerintah Kota se Jawa untuk Tahun 2007-2010 dan Indeks Solvabilitas Layanan Pemerintah
  Kabupaten se-Jawa untuk tahun 2007-2010)

Indeks Komposit Keuangan Pemda, yang terdiri dari:

• Menentukan Bobot Untuk Setiap Dimensi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah, yang berkonsentrasi pada: Teknik Analytic Hierarchy Process yang berupa Metode Untuk Menentukan Bobot Dimensi
• Menghitung Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemda
• Lampiran: Indeks Kondisi Keuangan Pemda Kota di Pulau Jawa dari Tahun 2007-2010
• Lampiran: Indeks Kondisi Keuangan Pemda Kabupaten Pulau Jawa dari Tahun 2007-2010
• Lampiran: Contoh Kuesioner
• Lampiran: Proses Kalkulasi AHP

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Pemda, yang meliputi:

• Penelitian-Penelitain Terdahulu Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah
• Kelemahan Penelitian-Penelitian Terdahulu
• Implementasi Hukum Penawaran Dan Permintaan Dalam Konteks Pemerintah Daerah
• Faktor-faktor Yang Menentukan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Kemakmuran Masyarakat, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Profit Umur Masyarakat, Biaya Barang Dan Jasa, dan Efisiensi Keuangan)
• Basis Pendapatan Pemerintah Daerah