Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaannya dibandingkan dengan bangunan bangunan lainnya, terutama pada prasarana instalasi tata udaranya. Hal ini perlu adanya suatu sistem untuk mencegah infeksi yang ditransmisikan melalui udara, sehingga fasyankes memerlukan ruang praktek yang khusus yang memiliki ventilasi udara yang memadai dan memenuhi fungsi, keamanan, kenyamanan, … Continue reading Re-design Ruang Praktek FKTP Masa Pandemi Covid-19
Author: multidatakontinum
public finance consultant & public health consultant
untuk sumber daya manusia yang cerdas dan profesional
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
Untuk dokumen lengkap bisa dilihat/diunduh [disini]
Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan Di Provinsi Jawa Timur (Konstruksi Bangunan Gedung)
Tata cara penyusunan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan indeks atau koefisien yang merupakan dasar untuk menghitung analisis biaya kegiatan atau harga satuan pokok kegiatan (HSPK). Dasar acuan yang digunakan dalam analisis perhitungan adalah referensi yang merupakan hasil penelitian di lapangan dan di Laboratorium, pendapat ahli dan data histori. Beberapa hal yang dibahas dalam analisis perhitungan … Continue reading Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan Di Provinsi Jawa Timur (Konstruksi Bangunan Gedung)
Kumpulan Regulasi, Panduan, dan Artikel Terkait COVID-19
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020TENTANGPEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKAPERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)[disini] KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 01.07/MENKES/104/2020TENTANGPENETAPAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI 2019 -nCoV) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA[disini] PANDUAN TEKNIS ASESMEN RISIKO K3 RS DAN FASYANKES SELAMA PANDEMI COVID 19. [disini] PEDOMAN … Continue reading Kumpulan Regulasi, Panduan, dan Artikel Terkait COVID-19
Akreditasi Puskesmas
Program• Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan• Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan• Pemberdayaan masyarakat 5 Level of prevention (Level and Clark): Health promotionSpesific protectionEarly Diagnosis & PromptTreatmentDisability limitationRehabilitation Pelayanan Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak Keluarga Berencana Promosi Kesehatan Kesehatan lingkungan Pelayanan gizi Pencegahan & pengendalian penyakit Kesehatan jiwa Pengobatan tradisional, komplementer & alternative dan lain‐lain … Continue reading Akreditasi Puskesmas
Buku: Analisis Standar Belanja
Kebijakan otonomi daerah saat ini telah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membawa implikasi penyempurnaan otonomi daerah lainnya termasuk sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 105 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 29 Tentang Tentang … Continue reading Buku: Analisis Standar Belanja
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2O19 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Untuk naskah lengkap PP No. 12 Tahun 2019 [disini]
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR TAHUN 2015 LATAR BELAKANG Salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan keberhasilan akreditasi FKTP adalah bagaimana mengatur sistem pedokumentasian dokumen. Pengaturan sistem dokumentasi dalam satu dalam proses implementasi akreditasi FKTP dianggap penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti pelaksanaan … Continue reading PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI
Pendampingan Manajemen Mutu BKD DIY
Perkembangan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik dari tahun ke tahun berubah seiring perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi di masyarakat. Kinerja birokrat di tuntut lebih optimal dengan tujuan untuk menyelaraskan antara pelaksanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat selain kebutuhan birokrasi sendiri. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya memberikan pelayanan prima … Continue reading Pendampingan Manajemen Mutu BKD DIY
Buku: Analisis Laporan Keuangan Pemda
Dalam desentralisasi pengelolaan keuangan, pemerintah pusat menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (bukan aturan rinci) kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya. Sebagai hasilnya, kondisi keuangan antar pemerintah daerah menjadi bervariasi. Variasi dalam kondisi keuangan daerah, menciptakan suatu kebutuhan bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta parlemen daerah maupun parlemen pusat. Dengan adanya pemberlakuan … Continue reading Buku: Analisis Laporan Keuangan Pemda
PT Multi Data Kontinum 