Tata cara penyusunan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan indeks atau koefisien yang merupakan dasar untuk menghitung analisis biaya kegiatan atau harga satuan pokok kegiatan (HSPK). Dasar acuan yang digunakan dalam analisis perhitungan adalah referensi yang merupakan hasil penelitian di lapangan dan di Laboratorium, pendapat ahli dan data histori. Beberapa hal yang dibahas dalam analisis perhitungan … Continue reading Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan Di Provinsi Jawa Timur (Konstruksi Bangunan Gedung)

Kebijakan otonomi daerah saat ini telah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membawa implikasi penyempurnaan otonomi daerah lainnya termasuk sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 105 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 29 Tentang Tentang … Continue reading Buku: Analisis Standar Belanja

Dalam desentralisasi pengelolaan keuangan, pemerintah pusat menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (bukan aturan rinci) kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya. Sebagai hasilnya, kondisi keuangan antar pemerintah daerah menjadi bervariasi. Variasi dalam kondisi keuangan daerah, menciptakan suatu kebutuhan bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta parlemen daerah maupun parlemen pusat. Dengan adanya pemberlakuan … Continue reading Buku: Analisis Laporan Keuangan Pemda

Pendapatan pemerintah daerah terdiri atas tiga sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah asli. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusidaerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah adalah … Continue reading Buku: Metoda Penghitungan Potensi PAD

Sektor: Tempat Wisata Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting bagi pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Retribusi Obyek Wisata merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pendapatan daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan retribusi yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.          Dengan mengacu pada Undang-undang No. 28 … Continue reading Pendapatan Asli Daerah (PAD)